OJK Desak BNI Tuntaskan Kasus Dugaan Penyimpangan Dana Nasabah KCP Aek Nabara
JAKARTA, SAREKAT — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) segera menuntaskan penyelesaian kasus dugaan penyimpangan dana nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara.
Langkah ini dilakukan guna memastikan perlindungan konsumen serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. OJK juga telah memanggil direksi dan manajemen BNI untuk meminta penjelasan sekaligus menegaskan agar penyelesaian kasus dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.
OJK menegaskan bahwa perlindungan nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, BNI diminta segera menyelesaikan penanganan kasus dengan melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta melaporkan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.
Dalam proses yang tengah berjalan, BNI disebut telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan langkah pengamanan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari perlindungan kepentingan nasabah sekaligus mendukung proses penyelesaian yang akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Terkait dana nasabah, hingga saat ini BNI telah melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah sebesar Rp7 miliar. OJK menyatakan akan terus memantau proses verifikasi serta penyelesaian sisa dana agar berjalan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan.
Selain itu, OJK juga meminta BNI melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman terhadap aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
BNI sendiri telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab. OJK menegaskan akan terus mengawasi proses tersebut dengan mengedepankan prinsip perlindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas.
