Media Homeless dan Konten Kreator Ramai-ramai bantah Jadi Mitra Pemerintah
SAREKAT, JAKARTA — Sejumlah media digital dan akun kreator konten memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut mereka “digandeng” atau menjadi mitra Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
Melalui pernyataan sikap yang diunggah di media sosial masing-masing, beberapa platform seperti Ngomongin Uang, Volix, Big Alpha, hingga Indozone menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan kemitraan resmi dengan pemerintah.
Akun edukasi finansial Ngomongin Uang menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, maupun melakukan komunikasi, baik secara digital maupun tatap muka, dengan Bakom RI.
“Karena itu, klaim di berbagai media yang menyatakan bahwa Ngomongin Uang ‘digandeng’ ataupun menjadi ‘mitra’ pemerintah adalah tidak benar,” tulis pernyataan tersebut.
Hal serupa juga disampaikan oleh Volix. Dalam klarifikasinya, Volix menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan, konferensi pers, ataupun acara yang diselenggarakan Bakom RI. Mereka juga menyebut tidak pernah berkomunikasi langsung dengan pihak pemerintah terkait kerja sama media pendukung pemerintah.
“Volix akan terus menjalankan komitmen sebagai perusahaan independen,” tulis manajemen Volix.
Sementara itu, Big Alpha menjelaskan bahwa mereka memang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF), sebuah forum independen yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi media baru di Indonesia. Namun, Big Alpha membantah tudingan bahwa mereka direkrut pemerintah untuk menjalankan program-program tertentu.
Big Alpha menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan konten yang objektif, berbasis data, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Indozone juga mengeluarkan klarifikasi serupa. Media tersebut menekankan bahwa mereka merupakan media independen yang telah terverifikasi Dewan Pers dan dijalankan secara profesional sesuai standar jurnalistik.
Selain itu, Indozone menyebut INMF merupakan inisiatif mandiri yang bertujuan memperkuat jejaring media baru dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah.
Pernyataan-pernyataan tersebut muncul setelah beredarnya informasi di media sosial mengenai dugaan keterlibatan sejumlah media dan kreator digital dalam jaringan komunikasi pemerintah. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak terkait mengenai isu tersebut.

