PB PII Dukung Pencopotan 137 Kepala Dapur MBG, Tekankan Keselamatan Pelajar dan Penguatan Wilayah 3T
JAKARTA, SAREKAT – Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang membebastugaskan 137 Kepala Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, keamanan pangan, serta akuntabilitas tata kelola MBG.
Ketua Bidang Kaderisasi PB PII, Setio Budi Harsono, menilai keputusan tersebut menunjukkan keberanian dan ketegasan BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program strategis nasional.
“Langkah ini menjadi bukti bahwa BGN tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga memastikan kualitas layanan di lapangan tetap terjaga. Evaluasi dan tindakan tegas terhadap unit yang bermasalah patut diapresiasi,” ujar Setio dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026).
PB PII menegaskan bahwa keselamatan pelajar sebagai penerima manfaat utama Program MBG harus menjadi prioritas. Menurutnya, potensi keracunan makanan maupun penurunan mutu pangan tidak boleh ditoleransi.
“Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Karena itu, setiap dapur MBG wajib memenuhi standar higienitas, sanitasi, dan keamanan pangan yang tinggi. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan penerima manfaat,” tegasnya.
Selain itu, PB PII mendorong BGN agar memperkuat pemerataan pembangunan dapur MBG, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Wilayah tersebut dinilai membutuhkan perhatian lebih karena tantangan distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan gizi masih cukup besar.
PB PII juga meminta agar pencopotan ratusan Kepala Dapur dijadikan momentum untuk memperkuat sistem pengawasan. Menurut Setio, BGN perlu menerapkan audit dan evaluasi berkala secara independen guna memastikan setiap pengelola dapur memiliki kompetensi manajerial, pemahaman keamanan pangan, serta integritas yang baik.
“Evaluasi tidak boleh berhenti pada pergantian personel. Yang lebih penting adalah membangun sistem pengawasan yang kuat agar kualitas pelayanan tetap terjaga secara berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, PB PII menilai langkah BGN tersebut turut mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pengelola dapur MBG agar tidak menyalahgunakan anggaran maupun mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan.
“Ketegasan ini penting untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang, mencegah moral hazard, serta memperkuat kepercayaan publik bahwa Program MBG dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Setio.
PB PII berharap pembenahan internal yang dilakukan BGN dapat memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi jangka panjang dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan siap menyongsong Generasi Emas Indonesia.
