FIMS Ingatkan Pemerintah Kabupaten Serang, Pelayanan Publik Jangan Terganggu Isu Pergantian Sekda
SERANG, SAREKAT — Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti berkembangnya pemberitaan dan wacana mengenai pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang belakangan menjadi perhatian publik.
FIMS memandang bahwa dinamika mengenai posisi strategis dalam pemerintahan daerah semestinya tidak menggeser perhatian para pejabat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Setiap aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola pemerintahan berjalan secara optimal.
Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menegaskan bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan bukanlah tujuan yang harus diperebutkan, melainkan amanah yang menuntut kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.
“Kami ingin mengingatkan bahwa pemerintahan bukan arena kontestasi jabatan. Jangan sampai energi birokrasi justru tersita oleh spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki posisi tertentu, sementara persoalan pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius. Setiap pejabat harus tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,”tegas M. Roisul Arifin.
Menurut FIMS, evaluasi terhadap kinerja pejabat merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan berdasarkan indikator yang objektif, capaian kerja, integritas, kompetensi, serta dampak nyata bagi masyarakat, bukan berdasarkan opini yang berkembang atau kepentingan kelompok tertentu.
FIMS juga menekankan bahwa proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip meritokrasi, transparansi, dan profesionalitas. Semua pihak perlu menghormati mekanisme resmi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, FIMS mengingatkan media massa dan seluruh elemen masyarakat agar tetap mengedepankan pemberitaan yang berimbang, terverifikasi, dan tidak membangun spekulasi yang dapat mengaburkan substansi persoalan pemerintahan.
“Yang harus menjadi perhatian utama bukan siapa yang sedang digadang-gadang untuk menduduki jabatan, melainkan sejauh mana pemerintahan hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin birokrasi yang bekerja, bukan birokrasi yang sibuk dengan isu jabatan,” tambahnya.
FIMS menyatakan akan terus mendorong budaya intelektual, pengawasan publik, dan partisipasi mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah secara independen, kritis, dan konstruktif.
Bagi FIMS, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada siapa yang menduduki jabatan, tetapi pada seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.
