Kota Kaya, Tapi Rakyat Sengsara: IMC Kritik Pemerintahan Robinsar – Fajar
SAREKAT – CILEGON, Memasuki 100 hari pemerintahan Wali Kota Cilegon Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) menggelar aksi refleksi dan evaluasi kinerja di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu 11 Juni 2025.
Dalam aksi bertajuk “Kota Kaya, Pemerintah Leha-leha, Masyarakat Sengsara”, IMC menyampaikan kritik keras atas stagnasi kebijakan dan minimnya dampak nyata yang dirasakan warga sejak pasangan Robinsar–Fajar dilantik.
Ketua Umum IMC, Ahmad Maki, menyebut bahwa Cilegon yang selama ini dikenal sebagai kota industri dengan potensi ekonomi besar belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan di bidang pelayanan dasar publik.
“Pemerintah tampak nyaman duduk di kursi kekuasaan, tapi lupa berdiri bersama rakyat,” tegas Maki.
Dalam orasinya, ia menggarisbawahi sejumlah persoalan struktural yang hingga kini belum tersentuh secara serius. Mulai dari ketimpangan fasilitas pendidikan, tingginya angka pengangguran, hingga buruknya infrastruktur publik yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Kota ini kaya, tapi kekayaan itu tidak bertransformasi menjadi kesejahteraan. Pendidikan masih timpang, anak muda kehilangan arah karena tak ada kebijakan lapangan kerja, dan layanan kesehatan seperti dibiarkan seadanya. Di sisi lain, kawasan kumuh tetap kumuh, dan warga sulit mengakses informasi publik yang semestinya menjadi hak mereka,” ujar Ahmad Maki.
IMC menilai, dalam 100 hari pertama pemerintahan Robinsar–Fajar, belum terlihat adanya terobosan yang progresif. Justru, duet kepemimpinan ini dinilai pasif dan cenderung mengabaikan urgensi perbaikan di berbagai sektor.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, IMC mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah kota:
1. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kota Cilegon.
2. Kebijakan konkret dan terukur untuk mengurangi angka pengangguran.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik yang berorientasi pada kebutuhan warga.
4. Penanganan serius kawasan kumuh sebagai bentuk penghormatan atas hak tempat tinggal yang layak.
5. Peningkatan mutu dan akses terhadap layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.
6. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik demi menjamin hak partisipasi warga dan transparansi pemerintahan.
Ahmad Maki menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada para pemimpin daerah. “Sudah cukup berleha-leha. Jika tak sanggup bekerja untuk rakyat, lebih baik mundur. Kota ini tidak butuh pemimpin yang menjanjikan, tapi pemimpin yang menjalankan,” Tegas Maki.
Aksi ini menandai babak awal dari rangkaian pengawalan kebijakan oleh IMC selama lima tahun ke depan. Mereka menegaskan bahwa diamnya warga bukan berarti tak peduli, melainkan sedang menunggu siapa yang betul-betul berani berpihak.
