SEMMI Desak Dindikbud Banten Tindak Dugaan Pungli di Sejumlah Sekolah Negeri
SAREKAT, CILEGON – Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten segera turun tangan menindaklanjuti berbagai dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat di sejumlah sekolah negeri. Desakan ini muncul setelah sejumlah wali murid menyampaikan keluhan terkait praktik yang dinilai memberatkan dan tidak wajar.
Salah satu dugaan yang ramai diperbincangkan adalah kewajiban tes narkoba bagi siswa baru di SMAN 3 Kota Cilegon. Tes ini disebut dilakukan di Klinik Trio Medik dengan biaya Rp125.000 per siswa. Pihak sekolah mengklarifikasi bahwa mereka tidak menentukan klinik tertentu.
Praktik serupa dilaporkan terjadi di SMKN 1 Anyar, yang disebut-sebut bekerja sama dengan Klinik Putra Banten untuk tes kesehatan dan narkoba dengan biaya Rp115.000 per siswa. Pihak sekolah juga menyatakan bahwa penunjukan klinik bukan kewajiban.
Selain itu, di SMAN 4 Kota Cilegon, wali murid mengeluhkan paket seragam sekolah yang ditaksir mencapai Rp1,8 juta per siswa. Paket ini diduga bersifat wajib, meskipun pihak sekolah mengklarifikasi bahwa pembelian seragam di luar sekolah tetap diperbolehkan.
Menanggapi hal ini, Ketua SEMMI Cilegon, Hakim, menilai Dindikbud Banten tidak boleh bersikap apatis.
“Pendidikan di Banten harus dijaga marwahnya. Apapun bentuk praktik yang dikeluhkan masyarakat, jika tidak rasional dan terindikasi penyimpangan, Dindikbud Banten wajib bertindak tegas,” tegas Hakim, Selasa (22/7/2025).
Hakim menilai sikap diam otoritas pendidikan dapat memperburuk citra sekolah dan membuka celah bagi oknum mencari keuntungan pribadi.
“Semakin Dindik bungkam terhadap suara dari bawah, semakin terang pula pembiaran terhadap praktik yang menodai dunia pendidikan dan masa depan anak bangsa,” ujarnya.
SEMMI pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang dilaporkan menerima keluhan serupa.
“Harus ada evaluasi atas seluruh kebijakan atau kegiatan sekolah yang berpotensi bersifat transaksional dan menyimpang dari aturan,” tandasnya.
