QRIS Diserang AS Karena Tidak Transparan, Justru QRIS Dongkrak UMKM dan Inklusi Keuangan di Indonesia
SAREKAT – AKTUAL, Kebijakan standar kode QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang dibuat oleh Bank Indonesia di kritik oleh Amerika Serikat (AS) karena alasan tidak transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan internasional.
GPN dirilis pada tahun 2017 yang dirancang agar seluruh transaksi nontunai yang terjadi di Indonesia di proses di dalam negeri, meski kartu bank tertancap logo Visa atau Mastercard.
Sistem GPN dan QRIS ini merupakan titik pijak terpenting inklusi keuangan Indonesia. Manfaat dari QRIS ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan.
Kritik yang dilontarkan oleh Amerika Serikat menuding karena kedua sistem ini merupakan bagian dari layanan keuangan yang menghambat perdagangan AS di Indonesia.
Sebelum ada GPN ini, transaksi nontunai harus di routing ke luar negeri, ini menyebabkan pendapatan transaksi, termasuk datanya, mengalir keluar. Tarifnya pun dikenai 2-3% untuk setiap transaksi yang menggunakan jaringan asing, sedangkan tarif GPN, disisi lain, hanya berkisar 0-1%
Keterlibatan keuangan dalam negeri pun kian menguat setelah QRIS diluncurkan pada tahun 2019. Dirilis dari Katadata Per Kuartal-IV 2024, volume pembayaran QRIS tercatat mencapai 779 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp82 Trilliun. Dari segi pengguna, QRIS mampu menarik data tarik hingga 55 juta pengguna dalam rentang waktu yang sama. Sedangkan penjual barang/jasa yang menerima pembayaran QRIS mencapai 36 juta, naik lebih dari dua kali lipat sejak kuartal IV-2021.
Selain meningkatkan transaksi UMKM, QRIS pun ikut membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan formal. Hal ini sejalan dengan riset Beck et al. (2022) yang menyebutkan usaha mikro di China ikut terbantu lewat pembayaran kode QR karena mencatatkan jejak historis transaksi keuangan secara akurat. China memang dikenal sebagai salah satu negara yang menggunakan sistem kode QR untuk pembayaran.
Melihat data dari perbankan OJK, penyaluran kredit perbankan ke UMKM, terutama ke usaha mikro, mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan semakin banyaknya merchant pengguna QRIS di Indonesia selama empat tahun terakhir.
Kenaikan penyaluran kredit usaha mikro mencapai Rp669 Triliun pada 2024 atau naik hingga 71,6% dibandingkan tahun 2021.
Sumber: Katadatacoid
