Peringatan S&P Hingga Tekanan Fiskal, Tapi Negara Tetap Sibuk dengan Utang Politik
SAREKAT, TERMINAL— S&P Global Ratings memperingatkan meningkatnya tekanan fiskal Indonesia yang berpotensi menekan profil kredit dan memicu penurunan peringkat utang negara. Risiko tersebut terutama dipicu oleh kenaikan beban pembayaran bunga utang pemerintah yang terus meningkat.
Mengutip laporan Bloomberg, analis sovereign S&P, Rain Yin, menyebut rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan pemerintah kemungkinan telah melampaui ambang batas utama sebesar 15% pada tahun lalu. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka panjang, S&P membuka peluang untuk memberikan pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
Saat ini, S&P masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Namun, pernyataan tersebut dinilai menambah daftar kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal nasional. Situasi ini terjadi setelah Moody’s lebih dulu mengubah prospek peringkat Indonesia dari stabil menjadi negatif pada awal Februari.
Selain itu, lembaga pemeringkat juga menilai adanya indikasi pelemahan tata kelola serta meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beban Bunga dan Ruang Fiskal yang Menyempit
Peningkatan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara menunjukkan ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Dalam kondisi ini, alokasi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk belanja produktif—seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur—berpotensi tergerus untuk membayar kewajiban utang.
Tekanan ini juga berdampak pada fleksibilitas pemerintah dalam merespons perlambatan ekonomi global maupun gejolak pasar keuangan. Ketika beban bunga terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang baru atau melakukan pengetatan anggaran.
Risiko Terhadap Kepercayaan Investor
Peringatan dari lembaga pemeringkat global berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Prospek peringkat yang memburuk dapat mendorong kenaikan biaya pinjaman, baik bagi pemerintah maupun sektor swasta.
Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi dengan kebijakan fiskal yang kredibel dan transparan, Indonesia berisiko menghadapi tekanan pada nilai tukar, arus modal keluar, hingga penurunan investasi jangka panjang.
Sorotan pada Tata Kelola dan Arah Kebijakan
Penilaian mengenai pelemahan tata kelola menjadi catatan penting dalam laporan pemeringkat. Investor global tidak hanya melihat angka fiskal, tetapi juga konsistensi kebijakan, transparansi, serta arah reformasi struktural.
Ketika arah kebijakan dianggap tidak jelas atau terlalu dipengaruhi kepentingan jangka pendek, risiko fiskal akan dinilai semakin tinggi. Hal inilah yang kemudian memunculkan kritik bahwa negara justru lebih disibukkan oleh “utang politik”—yakni kebijakan yang berorientasi pada kompromi politik—ketimbang pembenahan fundamental ekonomi.
Tantangan ke Depan
Ke depan, pemerintah dituntut untuk menjaga kredibilitas fiskal melalui pengendalian defisit, optimalisasi penerimaan negara, serta efisiensi belanja. Reformasi struktural dan penguatan tata kelola juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor.
Tanpa langkah perbaikan yang jelas dan konsisten, peringatan dari lembaga pemeringkat dapat menjadi sinyal awal meningkatnya risiko ekonomi yang lebih luas. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, perlu memastikan stabilitas fiskalnya tetap terjaga agar tidak terjebak dalam tekanan utang dan ketidakpastian kebijakan.
