Pelajar Tewas Akibat Jalan Berlubang di Pandeglang, PW PII Banten Soroti Kinerja Andra Soni–Dimyati
PANDEGLANG, SAREKAT — Kondisi jalan rusak dan berlubang di Kabupaten Pandeglang kembali memakan korban jiwa. Seorang pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Pandeglang bernama Khairi meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas saat pulang sekolah.
Peristiwa tragis tersebut terjadi di Kampung Gardu Tanjak, tepatnya di depan Hotel Pandeglang Raya. Saat itu korban tengah menumpang ojek sepeda motor menuju arah Ciekek. Diduga, kendaraan yang ditumpangi terpeleset ketika pengendara berusaha menghindari jalan berlubang. Akibatnya, korban terjatuh ke badan jalan dan terlindas mobil ambulans yang melintas. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Ketua Umum PW PII Banten, Mohammad Royhan Daestaki, menyampaikan duka cita mendalam atas insiden tersebut. Ia berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Royhan juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah Banten yang dinilainya belum layak dan tidak aman, khususnya bagi pelajar. Menurutnya, banyak ruas jalan di Pandeglang yang rusak dan berlubang, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Banyak warga sekitar yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan tidak layak. Ini jelas berbahaya bagi siapa pun yang melintas, terlebih bagi pelajar,” ujarnya.
PW PII Banten menilai dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, pembangunan infrastruktur belum merata. Mereka mengkritik fokus pembangunan yang dinilai lebih banyak pada jalan desa, sementara sejumlah jalan raya yang menjadi kewenangan provinsi justru masih dalam kondisi rusak.
Royhan menyebut kondisi tersebut sebagai kegagalan dalam tata kelola infrastruktur, karena dinilai mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan, terutama pelajar.
Sebagai bentuk sikap, PW PII Banten menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur di Banten. Mereka juga mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan-jalan rusak yang menjadi kewenangan provinsi serta mengevaluasi kinerja Dinas PUPR agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
