LMND nilai menteri Pertanian terlalu tergesa-gesa terkait impor beras di sabang
SAREKAT – ACEH SINGKIL, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) eksekutif kabupaten Aceh singkil memberi perhatian serius terhadap pernyataan menteri pertanian Dr amran Sulaiman mengenai dugaan beras ilegal yang masuk melalui Sabang, propinsi Aceh.
Surya padli ketua EK LMND Aceh singkil menilai pengambilan kesimpulan mengenai status “ilegal” tersebut masih terlalu cepat dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kerangka regulasi yang mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) merupakan otoritas resmi dalam pengelolaan perizinan arus barang di kawasan Sabang. Ucap surya padli.
Jika komoditas beras yang dimaksud telah mendapatkan izin dari BPKS sesuai kewenangan yang diatur oleh undang-undang, maka penilaian terkait legalitas barang harus mengacu pada aturan KPBPB yang berlaku berbeda dengan pelabuhan umum di wilayah Indonesia lainnya.
LMND memandang bahwa penanganan isu ini memerlukan ketelitian administratif dan koordinasi lintas instansi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sabang yang selama ini beroperasi berdasarkan payung hukum KPBPB, tambah surya padli.
Dalam hal ini kami EK LMND Aceh singkil menyatakan sikap
- Meminta semua pernyataan terkait legalitas komoditas di Sabang didasarkan pada kajian hukum yang komprehensif.
- Mendorong peningkatan koordinasi antara kementerian terkait dan BPKS sebagai pemegang otoritas resmi kawasan.
- Menjaga kepastian hukum serta stabilitas ekonomi di wilayah perbatasan sebagai bagian dari kepentingan nasional.
- Mencegah munculnya persepsi negatif yang tidak berdasar terhadap aktivitas dagang di Sabang.
“LMND akan terus mengawal transparansi kebijakan perdagangan pangan dan memastikan seluruh pihak berpegang pada regulasi yang berlaku demi kepercayaan publik serta kepastian tata niaga di kawasan khusus Sabang” tutup nya.
