LMND Bireuen Kritik DPRK: Jangan Jadi Corong Bupati
BIREUEN – Ketua Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bireuen, Zaky Mubarraq, menyoroti sikap sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen yang dinilai terlalu berpihak pada eksekutif. Ia mengingatkan, lembaga legislatif dipilih oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bukan untuk “menjilat” atau menjadi corong Bupati.
“DPRK dipilih rakyat, bukan untuk menjadi corong bupati. Fungsi utama mereka adalah pengawasan, bukan berkompromi dengan pelanggaran,” kata Zaky kepada wartawan, Jumat, 24 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan Zaky di tengah mencuatnya polemik mengenai penyusunan Detail Engineering Design (DED) di Kabupaten Bireuen. Menurutnya, publik menuntut sikap tegas dan transparan dari DPRK terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen, terutama dalam memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan.
Dalam konteks pemerintahan yang bersih, kata Zaky, DPRK tidak boleh terlibat dalam kesepakatan tersembunyi atau praktik politik transaksional dengan pihak eksekutif.
“Setiap bentuk kolusi dan kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik harus ditolak keras,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRK seharusnya menjadi benteng integritas dalam memastikan setiap kebijakan daerah berpihak kepada masyarakat. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif mulai goyah, lanjutnya, satu-satunya cara memulihkannya adalah dengan menunjukkan ketegasan moral dan tanggung jawab politik.
“Rakyat Bireuen menginginkan DPRK yang berani bersuara, transparan, dan berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi kekuasaan,” kata Zaky.
Sejumlah kalangan di Bireuen juga menyerukan agar DPRK memperkuat fungsi pengawasan, memastikan penggunaan anggaran dalam proyek DED dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan hukum.
Transparansi dan akuntabilitas, menurut mereka, menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
