Kritik Menguat, Wabup Pandeglang Dinilai Hanya Ulangi Retorika di Tengah Jalan Rusak
SAREKAT — PANDEGLANG, Pernyataan Wakil Bupati Pandeglang yang kembali menyampaikan permohonan maaf atas banyaknya ruas jalan yang belum tersentuh perbaikan menuai kritik luas dari masyarakat. Pasalnya, persoalan jalan rusak di Pandeglang bukanlah isu baru, melainkan masalah struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang signifikan.
Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Pandeglang, Supriyadi, menilai permintaan maaf tersebut hanya menjadi pengulangan pernyataan politik tanpa diikuti langkah konkret dan berpihak pada kepentingan publik.
“Permintaan maaf ini hanya retorika. Tidak ada langkah strategis yang benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Supriyadi.
Menurutnya, di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Patia, masyarakat telah lama mengeluhkan kondisi jalan berlubang, tergerus hujan, dan bahkan pada beberapa titik sudah tidak layak dilalui kendaraan. Kerusakan jalan itu tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah justru memprioritaskan pembangunan dua gapura yang mengarah ke rumah pejabat daerah—yakni Wakil Bupati dan Plt Sekda Pandeglang. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai arah prioritas pembangunan dan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
“Gapura hanya berfungsi estetika, bukan kebutuhan mendesak. Proyek semacam itu tidak memberi manfaat ekonomi maupun sosial yang nyata,” ujar Supriyadi.
Ia juga menyoroti alasan pemerintah daerah yang kerap berdalih masih menunggu kolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Menurutnya, dalih tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran jika anggaran daerah justru digunakan untuk proyek non-prioritas.
“Kolaborasi memang penting, tetapi efektivitasnya bergantung pada keseriusan pemerintah daerah dalam menentukan skala kebutuhan utama,” tambahnya.
Lebih lanjut, SEMMI Pandeglang menilai lemahnya perencanaan pembangunan menjadi akar persoalan jalan rusak yang bertahun-tahun tak tersentuh. Minimnya transparansi dan akuntabilitas anggaran memperkuat persepsi publik bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah infrastruktur.
Supriyadi menegaskan, pemerintah semestinya tidak hanya menyampaikan pernyataan simpatik, tetapi juga menunjukkan data konkret seperti total panjang jalan rusak, rencana perbaikan, alokasi anggaran, serta ruas mana saja yang menjadi prioritas pembangunan.
Selain itu, masyarakat juga mendorong dilakukan audit kebijakan terhadap proyek non-esensial, termasuk pembangunan gapura, agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberi manfaat langsung bagi warga.
“Pemerintah harus menegakkan prinsip tata kelola yang baik: menetapkan prioritas berbasis kebutuhan publik, menggunakan anggaran secara tepat sasaran, dan memastikan transparansi di setiap tahap. Tanpa itu, permintaan maaf hanya akan menjadi kata-kata kosong,” pungkas Supriyadi.
