Krisis Kepercayaan terhadap Data Ekonomi Indonesia: Ketika Angka Tak Lagi Dipercaya Dunia

SAREKAT, CATATAN – Ketika kepercayaan internasional mulai goyah terhadap data ekonomi Indonesia, dampaknya tidak hanya terasa di meja investor global, tetapi juga berpotensi menghantam kehidupan ekonomi masyarakat di dalam negeri. Sorotan dari lembaga pemeringkat global menjadi sinyal serius bahwa persoalan kita hari ini bukan sekadar angka pertumbuhan atau defisit, melainkan krisis kepercayaan.

Sorotan Moody’s terhadap APBN 2025

Moody’s menyoroti arah kebijakan fiskal Indonesia dalam APBN 2025 yang dinilai semakin sulit dibaca. Salah satu kebijakan yang memicu perhatian adalah pengalihan dividen BUMN ke Danantara—entitas besar pengelola aset negara.

Masalahnya, Danantara menguasai sekitar 60% nilai aset negara (PDV), tetapi tingkat transparansinya dinilai sangat rendah. Bagi investor global, kondisi ini diibaratkan seperti memindahkan dana ke dalam “kotak hitam”. Ketidakjelasan struktur fiskal seperti ini dinilai lebih berbahaya dibandingkan sekadar defisit anggaran.

Moody’s menilai bahwa kebijakan fiskal Indonesia kini semakin tidak dapat diprediksi. Arah belanja negara tidak jelas, komunikasi pemerintah tidak konsisten, dan data fiskal dinilai sulit diverifikasi. Belanja negara juga dianggap kurang produktif karena lebih banyak terserap ke program populis seperti bantuan sosial, program makan gratis, dan perumahan, sementara belanja modal dan infrastruktur justru mengalami tekanan.

Pertumbuhan dan Defisit Dipertanyakan

Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% dengan defisit 2,29%. Secara angka, kondisi ini tampak sehat. Namun sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan riil hanya berada di kisaran 4,8–4,9%.

Perbedaan ini menimbulkan kecurigaan adanya “rekayasa kebijakan” agar defisit tetap berada di bawah ambang batas 3%. Jika angka pertumbuhan terlalu optimistis, maka muncul pertanyaan besar: apakah ini realita ekonomi atau sekadar kosmetik statistik?

Isu Kepercayaan terhadap Data BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mulai menjadi sorotan. Sejumlah ekonom internasional mempertanyakan perubahan metodologi perhitungan yang dilakukan, termasuk penambahan komponen baru seperti kawasan ekonomi khusus dan belanja alutsista.

Investor global cenderung menggunakan pendekatan perhitungan yang lebih konservatif. Akibatnya, data resmi pemerintah dinilai terlalu optimistis dan sulit dipercaya. Dalam ekonomi modern, data yang sah belum tentu dipercaya apabila metodologinya berubah tanpa transparansi.

Dampak Skeptisisme Investor

Ketika kepercayaan investor menurun, konsekuensinya langsung terasa: biaya pinjaman negara meningkat. Investor akan meminta imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko yang mereka lihat.

Pemerintah pun mulai mengambil langkah defensif melalui lobi, negosiasi, dan komunikasi intens dengan lembaga pemeringkat agar peringkat kredit Indonesia tidak diturunkan. Namun perlu disadari, pasar keuangan global tidak digerakkan oleh rasa nasionalisme, melainkan oleh logika risiko dan kepercayaan.

Akrobat Fiskal untuk Menjaga Defisit

Untuk menjaga defisit tetap di bawah 3%, pemerintah melakukan berbagai langkah darurat. Di antaranya adalah menarik surplus Bank Indonesia, memanfaatkan pajak BI, mempercepat penjualan pita cukai, hingga menunda pembayaran subsidi energi. Nilai total langkah ini mencapai sekitar Rp82,5 triliun.

Secara teknis langkah tersebut sah, tetapi dari sisi persepsi global terlihat sebagai “akrobat fiskal”—yakni upaya menahan angka hari ini dengan risiko membebani masa depan. Kebijakan seperti ini dapat menyelamatkan statistik jangka pendek, namun berpotensi merusak kredibilitas fiskal jangka panjang.

Tekanan Global dan Ketergantungan Modal Asing

Selain Moody’s, lembaga seperti MSCI juga menyoroti kurangnya transparansi pasar keuangan Indonesia. Dalam waktu dekat, sejumlah lembaga pemeringkat lain diperkirakan akan melakukan evaluasi lanjutan.

Masalahnya, Indonesia masih sangat bergantung pada aliran dana global untuk membiayai pembangunan. Artinya, persepsi internasional terhadap kredibilitas ekonomi Indonesia akan langsung berdampak pada APBN dan stabilitas ekonomi nasional.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Krisis kepercayaan ini bukan sekadar persoalan elite ekonomi. Jika kepercayaan global terus menurun, maka dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat:

• Bunga pinjaman meningkat
• Pajak berpotensi naik
• Subsidi dapat dipangkas
• Biaya hidup semakin tinggi

Yang paling merasakan dampaknya adalah kelas menengah dan generasi muda, yang saat ini sudah hidup di tengah tekanan ekonomi dengan upah yang stagnan.

Di era globalisasi, ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh angka statistik, tetapi juga oleh kepercayaan. Ketika dunia mulai meragukan data ekonomi Indonesia, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah, tetapi juga masa depan stabilitas ekonomi nasional.

Membangun kembali kepercayaan membutuhkan transparansi, konsistensi kebijakan, dan keberanian untuk jujur terhadap kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tanpa itu, angka pertumbuhan setinggi apa pun akan kehilangan makna—karena tidak lagi dipercaya.