Darurat Bencana Ekologi, Pengusaha Tambang dan Industri Harus Tanggungjawab

Saya menulis ini bukan sekadar sebagai wartawan, tapi juga sebagai warga yang tiap musim hujan selalu deg-degan karena banjir.

Di Cilegon, banjir bukan lagi kejutan. Ia sudah seperti agenda tahunan di musim penghujan.

Banjir yang merendam Kecamatan Ciwandan dan di sejumlah tempat lainnya sejak Jumat sore, 2 Januari 2026, bukan sekadar genangan air. Ini sinyal keras soal kerusakan ekologi yang nyata.

Air hanya menjalankan tugas alaminya, mengalir dari hulu ke hilir, lalu ke laut. Yang bermasalah bukan hujannya, tapi ruang hidup yang kita rusak pelan-pelan, lalu pura-pura kaget saat alam bereaksi.

Tak berlebihan jika publik menuntut pengusaha tambang galian C dan industri ikut bertanggung jawab. Mereka bukan penonton. Mereka pemain utama.

Tapi pertanyaannya, apakah Pemkot Cilegon cukup berani dan mampu menjembatani tuntutan itu? Atau kembali memilih aman, dengan kalimat klasik: “akan dikaji.”

Banjir adalah tanda paling jujur dari tata ruang yang gagal. Ia tidak lahir tiba-tiba. Ia hasil akumulasi keputusan keliru yang diulang, dibiarkan, lalu dianggap biasa. Bertahun-tahun, di kota industri seperti Cilegon, kesalahan itu tampak telanjang.

Dalam sepekan terakhir, jalur vital menuju Pantai Anyer beberapa kali lumpuh. Jalan terputus. Aktivitas warga tersendat. Wisata pantai ikut lesu.

Semua berhenti karena air yang tak diberi ruang untuk lewat. Ironisnya, ini jalur ekonomi penting. Tapi tiap hujan deras, ia berubah jadi kolam dadakan.

Ada peribahasa lama, hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama. Sayangnya, peribahasa ini terasa terlalu relevan untuk pengelolaan tata ruang di Cilegon.

Banjir datang tiap tahun, tapi pemetaan masalah seperti reset terus. Nol lagi. Nol lagi. Tidak ada pembelajaran serius. Tidak ada solusi yang dijalankan konsisten.

Memang, tidak adil jika semua kesalahan ditimpakan ke pemerintah daerah. Tapi industri juga tidak bisa cuci tangan. Pertumbuhan industri seharusnya sejalan dengan keadilan ekologis.

Faktanya, ekspansi industri lebih sering berpihak pada beton dan pagar tinggi, bukan pada air dan tanah.

Air selalu mencari jalan ke laut. Itu hukum alam, bukan opini aktivis. Masalahnya, jalur itu kini disekat bangunan, dipersempit sungai, dan dipagari kawasan industri.

Industri tumbuh cepat. Drainase dan pengendalian banjir jalan di tempat. Bahkan sering kalah cepat dari truk-truk pengangkut tanah galian.

Ironinya, pertumbuhan industri mestinya memperkuat kapasitas pemerintah. PAD naik. Infrastruktur bisa diperbaiki. Sungai bisa dinormalisasi.

Tapi karena tata kota dibangun tanpa perspektif ekologi, pembangunan malah seperti kebut-kebutan tanpa rem.

Lihat wilayah hulu di Ciwandan dan Mancak. Dulu hijau. Kini berubah jadi arena bebas tambang galian C. Gunung dikeruk habis-habisan. Tanah diangkut entah ke mana. Pohon ditebang sesuka hati. Padahal pohon berfungsi menyerap air.

Sehingga, saat hujan deras turun, air meluncur deras ke hilir. Masalahnya, di hilir air tak punya jalan keluar. Sungai menyempit. Bangunan pabrik berdiri rapat. Tembok beton dan pagar industri jadi palang pintu. Air terkurung, menggenang dan meluap.

Seolah alam ingin mengingatkan asal-usul nama Cilegon: ci berarti air, legon berarti kibangan. Air memang identitas kota ini. Tapi bukan berarti kita pasrah hidup di genangan.

Banjir ini bukan takdir. Ia bisa dicegah. Kuncinya jelas: berani menata ulang tata ruang, menghentikan tambang ugal-ugalan di hulu, membuka kembali jalur air di hilir, dan memaksa industri serta pengusaha galian C bertanggung jawab secara ekologis, bukan sekadar CSR seremonial.

Singkatnya, banjir di Cilegon tidak akan selesai jika pengusaha galian C dan industri hanya fokus produksi dan mencari untung. Yang perlu dilakukan sederhana tapi ttegas, hentikan tambang ugal-ugalan, pulihkan lahan yang sudah rusak, tanami kembali area hulu, dan jangan menutup jalur air alami!

Industri juga wajib memastikan kawasan pabrik tidak menghalangi sungai, saluran air, dan daerah resapan. Air harus diberi jalan, bukan dipagari beton.

Kalau ini dijalankan, banjir bisa dikurangi. Kalau tidak, jangan heran kalau publik terus menunjuk industri dan tambang sebagai biang masalah.

#Catatan Mang Pram