BPH Migas: BBM Aman Saat Arus Balik, Harga LPG Masih Terkendali

BAKAUHENI, SAREKAT — Ketua Komite BPH Migas, Erika Retnowati, melakukan kunjungan ke Pelabuhan Bakauheni pada Minggu (29/3/2026) guna memastikan kelancaran arus balik Lebaran sekaligus mengecek ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam keterangannya, Erika menyebut kondisi arus balik terpantau berjalan lancar tanpa kendala berarti, termasuk dalam hal pasokan BBM untuk kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Merak. Ia mengaku telah berdialog dengan operator penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry, dan tidak menemukan gangguan signifikan.

“Kami sudah melihat langsung pelaksanaan arus balik dan pemanfaatan BBM untuk kapal feri. Secara umum lancar, tidak ada kendala,” ujarnya.

Namun demikian, pernyataan tersebut memunculkan sejumlah catatan kritis. Pasalnya, Erika juga mengakui bahwa pada periode arus mudik sebelumnya sempat terjadi keterlambatan pasokan BBM di sejumlah titik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan distribusi energi sejak awal masa angkutan Lebaran, yang seharusnya sudah diantisipasi jauh hari.

BPH Migas juga mengklaim distribusi BBM di jalur tol dari Merak dalam kondisi aman tanpa antrean panjang di SPBU. Meski demikian, tidak dijelaskan secara rinci titik pemantauan maupun potensi kerawanan yang mungkin luput dari pengawasan, terutama di jalur-jalur non-tol yang kerap menjadi alternatif pemudik.

Di sisi lain, Erika menyebut ketersediaan LPG di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) masih relatif aman dan harga tetap terkendali, baik di wilayah Jawa maupun Sumatra. Klaim ini kembali mengandalkan pemantauan umum tanpa memaparkan data detail terkait fluktuasi permintaan selama puncak arus balik.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pertamina menjaga ketahanan stok energi nasional pada level aman. Saat ini, rata-rata ketahanan stok BBM berada di kisaran 21 hingga 28 hari, bahkan untuk produk tertentu seperti Pertamina Dex disebut mencapai lebih dari 40 hari, sementara avtur berada di kisaran 30 hari.

Meski angka tersebut terbilang ideal secara standar industri, transparansi distribusi dan kecepatan respons terhadap potensi gangguan di lapangan tetap menjadi sorotan. Tanpa pengawasan yang merata dan data yang terbuka, klaim “aman” berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat selama arus balik Lebaran.