Alasan website desa sulit berkembang, banyak ngongkow di dalam nya
Website desa menjadi salah satu sarana penting untuk mendukung transparansi dan pelayanan publik di era digital ini. Namun keberadaan nya sangat sulit untuk di kembangkan potensi dan manfaatnya dan tidak dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat yang ingin mengetahui transparansi dan pelayanan publik padahal anggaran yang di gelontorkan ke desa sangat besar mencapai puluhan juta.
Seperti apa yang terjadi sekarang ini di Pemkab Serang para pelajar dan mahasiswa meminta transparansi terkait pengadaan website desa.
Saat ditemui Fitra selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi menuturkan “bagaimana desa akan berkembang dan mempunyai transparansi jika anggaran selalu di selewengkan dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, harusnya ini yang menjadi fokus utama dalam pengembangan digitalisasi”
Dan menurut Fitra, setiap desa di Kabupaten Serang mengalokasikan anggaran sebesar Rp55 juta untuk program internet pada tahun 2022.
Dan pada tahun 2023 anggaran untuk program yang sama juga kembali dikeluarkan, jika di total selama dua tahun mencapai Rp92 juta per desa.
Namun, meski anggaran sudah dikucurkan, program ini jauh tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Setidaknya dari 326 desa di Kabupaten Serang, hanya 39 desa yang memiliki sistem informasi desa yang aktif. Tidak ada nya evaluasi program ini menyebabkan pemborosan anggaran yang tidak ada manfaatnya bagi desa, termasuk masyarakat.
