Adu Debat ASN dan Non ASN yang paling tidak bermutu

Peristiwa yang ramai diperbincangkan saat ini adalah anggaran yang bikin saya campur aduk dalam menyikapinya. Alih-alih ingin mengutuk pihak yang bertanggung jawab malah yang ada konflik antarkorban yaitu ASN vs Non-Asn.

Sejak diumumkannya efisiensi anggaran keluar, mulai banyak sekali orang yang mengeluarkan pendapat dan opininya. Tentu ini bukan masalah, tapi ini adalah hak untuk berpendapat dan memang harus ditegakkan, sekalipun pendapat itu kadang ada kocak nya namun dari hal itulah kita bisa semakin berkembang.

Namun jika saja pendapat bodoh itu dipaksakan dan berkembang sangat liar, bakal menjadi konflik yang tak perlu, malah yang ada saling menyalahkan. Persis sekali yang terjadi hari ini.

Banyak orang yang malah menjadikan ini sebagai usaha untuk menghina ASN yang selama ini sering disebut beban negara. Menyunat dana kementrian menjadi hal lumrah yang seakan sudah biasa terjadi dan memang seperti itu kenyataan nya karena dana yang begitu besar sekarang yang mereka terima itu dianggap gk pernah tetap sasaran. Alasan klasik kadang daripada gk jadi apa-apa mending dihilangkan saja sekalian. Atau malah bisa dialihkan ke sasaran empuk lainnya untuk sekedar menambah daftar laporan.

*Efisiensi Anggaran Yang gk masuk akal*
Saya setuju bahwa dana yang diterima sangat begitu besar. Malah efisiensi itu menjadi jadi salah satu cara mengetahui kebutuhan yang sebenarnya. Tapi yang terjadi malah pemotongan nya ugal-ugalan banget. Justru tak mencerminkan efisiensi sama sekali. Harusnya pemotongan ini ada pertimbangan yang jangan disentuh seperti BMKG, Basarnas, Pendidikan. Logikanya saja misalnya dari BMKG menyunat anggaran badan yang ngurusin cuaca dan bencana di negara yang penuh potensi bencana alam itu jelas langkah yang tidak bijak sama sekali.
Ada lagi dana pendidikan seperti KIP pun ikut di potong, padahal di UUD sudah pendidikan adalah hak setiap warga mau yang mampu dan tidak mampu, jika yang tidak mampu maka beasiswa solusinya. Ini malah beasiswa nya di cut semuanya, seperti ini negara sudah gagal dalam mensejahterakan rakyat nya karena tidak menjalankan amanat undang-undang.

Padahal ada hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi. Misal banget ini, dana pensiun untuk anggota DPR yang kerja 5-10 tahun. Atau, menghilangkan fasilitas mewah yang tidak esensial yang diterima oleh pejabat. Apa pun itu alasannya yang terpenting tidak mengorbankan hal-hal yang urgent dan PNS/ASN yang jabatannya kroco, hingga banyak yang dirumahkan. Aneh banget ngomongin efisiensi, tapi pokok masalahnya malah gk disentuh.

Sudah lah makanya ASN dan si paling swasta, berhenti adu bacot. Malah aneh lagi di bikin opini seolah-olah biasa dilakukan pemotongan anggaran di swasta, dan opini sok keras lainnya.

Kalau begini terus yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, ingat, mayoritas rakyat Indonesia bisa jatuh miskin dengan mudah, bukan karena gk pinter dalam literasi finansial, bukan karena gk pernah ngecafe di cafe yang mewah tiap hari, tapi karena pemerintah yang ugal-ugalan, jadi ngapain kalian saling bunuh karena hanya suatu kepentingan penguasa?