Gibran Akan Tempuh Jalur Hukum soal Dokumen Pendidikan di PTUN, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Sudah Final
JAKARTA, SAREKAT – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai langkah hukum yang akan ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya, di tengah mencuatnya kabar mengenai dugaan pengajuan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden.
Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Presiden terkait dinamika yang tengah berkembang.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.
Menurut Gibran, salah satu arahan Presiden Prabowo adalah agar dirinya tetap menghadapi proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menyiapkan dokumen pendidikan secara lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” katanya.
Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikannya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan berbeda mengenai langkah hukum tersebut.
Yusril menilai upaya hukum yang hendak ditempuh tidak lagi memiliki dasar apabila merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sementara putusan MA dalam perkara terkait juga telah dinyatakan final. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
Yusril juga menjelaskan bahwa dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding.
Lebih lanjut, Yusril menilai putusan MA tersebut berpotensi berdampak terhadap gugatan yang masih berjalan di PTUN Jakarta. Menurutnya, perkara tersebut dapat dihentikan apabila objek sengketa yang dipersoalkan sudah tidak lagi ada.
Meski demikian, Gibran sebelumnya menyatakan akan tetap menghadapi proses hukum dan menyiapkan dokumen pendidikan sebagai bagian dari upaya membuktikan keabsahannya.
Kabar Pengunduran Diri
Persoalan ini juga berkembang setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran pada Selasa pagi.
Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran disebut memiliki niatan untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, informasi tersebut kemudian perlu dilihat secara hati-hati karena Gibran tidak secara terbuka menyampaikan pernyataan pengunduran diri dalam keterangannya kepada awak media.
Dalam pernyataannya, Gibran justru menegaskan akan mengikuti saran Presiden Prabowo untuk tetap menghadapi proses hukum terkait dokumen pendidikannya.
Dengan demikian, perkembangan persoalan ini masih mencakup dua hal berbeda, yakni kabar mengenai niatan pengunduran diri Gibran dan polemik hukum terkait dokumen pendidikannya. Keduanya memerlukan kejelasan lebih lanjut melalui pernyataan resmi pihak terkait serta perkembangan proses hukum di lembaga peradilan.
