LMND Minta Bupati Reformasi Pemerintahan Agar Lebih Profesionalisme
SAREKAT, SIMEULUE – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Simeulue mendesak Bupati Simeulue untuk segera melakukan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Desakan tersebut disampaikan Koordinator LMND Simeulue, Ahmad Satria, pada Jumat (23/1/2026).
Menurut LMND, reformasi birokrasi penting untuk mendorong aparatur pemerintah bekerja lebih profesional, adaptif, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Mereka menilai langkah tersebut diperlukan agar kepemimpinan Bupati Simeulue berjalan sesuai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
LMND juga menyinggung kewenangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut, kepala daerah memiliki kewenangan melakukan mutasi, rotasi, dan penataan pejabat mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator hingga Pengawas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.
Lebih jauh, LMND mengkhawatirkan adanya potensi monopoli kekuasaan apabila reformasi birokrasi tidak dijalankan.
Mereka menilai terdapat oknum-oknum dalam struktur pemerintahan yang terlalu lama berada pada satu posisi sehingga mampu memonopoli kewenangan dan mengatur administrasi tanpa memberikan dampak kemajuan bagi instansi yang dipimpin.
“Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah Kabupaten Simeulue lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ujar Ahmad Satria.
LMND berharap upaya reformasi birokrasi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Simeulue dan mendukung visi pemerintahan Monas–Nusar, yakni “Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Sumatera.”
