“Banten Stagnan”: Komunitas Soedirman 30 Gempur Nepotisme di Kantor Gubernur
SAREKAT – SERANG, Puluhan massa dari Komunitas Soedirman 30 yang tergabung dalam gerakan Kawan Bento menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Banten, menuntut transparansi dan keadilan dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas pengangkatan adik Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten yang dinilai sarat nepotisme dan bertentangan dengan prinsip meritokrasi.
Dalam orasinya, massa menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan wajah lama kekuasaan di Banten yang dijalankan atas dasar hubungan darah, bukan kemampuan.
“Bapenda adalah jantung fiskal daerah. Jika jabatan strategis seperti ini diberikan kepada keluarga pejabat politik, maka kekuasaan dan uang rakyat terkonsentrasi di satu lingkar keluarga. Ini bukan hanya pelanggaran etika publik, tapi juga bentuk konflik kepentingan yang berbahaya,” tegas Kawan Bento, salah satu koordinator aksi, pada kamis, (6/11/2025)
Massa membawa berbagai poster bertuliskan “Banten stagnan, adil untuk kerabat, dan potensi korupsi,”
Mereka juga menuntut KASN, KPK, dan Ombudsman RI segera turun tangan mengaudit proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemprov Banten.
Menurut Komunitas Soedirman 30, pengangkatan tersebut melanggar UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus bebas dari intervensi politik dan nepotisme, serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang pejabat membuat keputusan untuk menguntungkan keluarga.
Lebih lanjut, mereka menyoroti proses seleksi JPT yang dianggap tidak transparan. Pemerintah Provinsi Banten disebut tidak pernah mempublikasikan secara terbuka pengumuman seleksi, daftar peserta, hasil seleksi, maupun rekomendasi dari KASN.
“Mereka selalu bilang sudah sesuai prosedur, tapi tidak pernah membuka dokumen seleksi kepada publik. Prosedur tanpa transparansi hanyalah kedok legal untuk membusukkan kekuasaan,” lanjut salah bonsu di orasinya
Aksi dilakukan dengan pembakaran ban di depan KP3B dan diakhiri dengan pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan surat tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
TUNTUTAN KOMUNITAS SOEDIRMAN 30:
1. Audit transparansi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Provinsi Banten oleh KASN dan Ombudsman RI.
2. Periksa potensi nepotisme dan konflik kepentingan oleh KPK dan Inspektorat Provinsi Banten.
3. Publikasikan seluruh dokumen seleksi dan hasil kerja Pansel secara terbuka kepada publik.
4. Moratorium pengangkatan keluarga pejabat politik dalam jabatan struktural di lingkungan Pemprov Banten.
5. Evaluasi menyeluruh sistem merit ASN di tubuh Pemerintah Provinsi Banten.
6. Wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan (Good and Clean Government) di Provinsi Banten.
Komunitas Soedirman 30 menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes simbolik, melainkan panggilan moral untuk menghentikan praktik feodalisme birokratik yang terus menggerogoti integritas pemerintahan daerah.
“Hari ini Banten bukan kekurangan orang pintar — tapi kekurangan orang jujur dan berani. Kami akan terus turun ke jalan sampai keadilan ditegakkan,” tutup Kawan Bento.
