Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri Diambang Bui, DPRK Pidie Jaya Dinilai Bungkam
SAREKAT – Pidie Jaya, Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, resmi naik ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah dilaksanakannya gelar perkara di Aula PPA Ditreskrimum Polda Aceh pada Selasa, 4 November 2025.
Naiknya status perkara tersebut menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana penganiayaan terhadap Kepala SPPG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Muhammad Reza. Karena melibatkan pejabat publik setingkat wakil bupati, penyidik akan memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Namun, di tengah meningkatnya sorotan publik, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dinilai belum menunjukkan sikap tegas. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari lembaga legislatif daerah tersebut terkait kasus yang menyeret nama wakil bupati. Kondisi ini memunculkan persepsi negatif di masyarakat bahwa DPRK lebih berperan sebagai “Dewan Perwakilan Keluarga” ketimbang wakil rakyat yang seharusnya menjaga integritas pemerintahan.
Ketua Aliansi Solidaritas Pemuda Pidie Jaya (ASP-PJ), Dedi Saputra, menegaskan pentingnya mengawal kasus ini hingga tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Pidie Jaya untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Ini bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga persoalan moral dan integritas pejabat publik. Kekerasan dan arogansi tidak boleh dibiarkan, apalagi dilakukan oleh seorang wakil bupati. Ini sangat memalukan, terutama bagi kami generasi muda,” ujar Dedi.
Diketahui, peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan Hasan Basri terhadap Muhammad Reza terjadi di dapur MBG Yayasan Pionir, Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, pada Kamis (30/10/2025). Ironisnya, ini bukan kali pertama Hasan Basri terseret kasus kekerasan. Sebelumnya, ia juga sempat dikabarkan melakukan tindakan serupa terhadap Kasatpol PP-WH Pidie Jaya.
ASP-PJ menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan, bukan malah menunjukkan perilaku premanisme yang mencoreng marwah pemerintahan daerah.
“Kami akan terus memantau jalannya proses hukum ini dan menuntut agar aparat penegak hukum bertindak profesional serta transparan dalam menangani kasus yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya,” tutup Dedi Saputra.
