Ratusan Massa Geruduk Kawasan PLTU Suralaya 9–10, Tuntut Pembayaran Proyek Rp 3 Miliar?

Ratusan massa dari Aliansi Banten Birokrasi menggeruduk kawasan industri PLTU Suralaya Unit 9–10, Kota Cilegon, Banten, Jumat (24/10).

Mereka menuntut pelunasan pembayaran proyek yang diduga belum diselesaikan oleh PT Hutama Karya Suralaya kepada sejumlah perusahaan subkontraktor lokal. Nilai tunggakan itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp3 miliar.

Salah satu perwakilan massa, Oji Fachroji, membenarkan aksi tersebut dipicu oleh persoalan pembayaran proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit 9–10.

Ia menilai, meski proyek sudah rampung dan mulai beroperasi, pihak kontraktor utama belum menyelesaikan kewajibannya terhadap rekanan lokal.

“Pabrik ini baru saja beroperasi, tapi ada tanggung jawab pembayaran yang belum diselesaikan kepada perusahaan-perusahaan lokal,” ujar Oji di lokasi aksi.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran yang berlangsung cukup lama menyebabkan kerugian bagi sejumlah perusahaan lokal yang menggantungkan operasional pada proyek tersebut.

“Aneh, proyek sebesar ini kok bisa banyak hutang yang belum dibayarkan. Ini patut diduga ada permainan di dalamnya,” katanya.

Selain menyoroti persoalan keuangan proyek, massa juga memprotes potensi pencemaran lingkungan dari aktivitas PLTU Suralaya Unit 9–10.

Mereka mendesak dilakukan audit ulang terhadap dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

“Kami menduga ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Amdal. Emisi dari PLTU berpotensi mencemari udara, air, dan tanah di sekitar kawasan. Karena itu, perlu audit independen agar publik tahu kondisi sebenarnya,” tegas Oji.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya Suralaya belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa.